Kasus Pembangunan Indonesia Bagian Timur

Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional (pada tingkat makro) laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi, namun pada tingkat meso atau regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu ketidakseimbangan pembangunan yang menyolok antara indonesia bagian barat (IBB) dan indonesia bagian timur (IBT). Dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, IBT jauh tertinggal dibanding IBB.

Tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah yang akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal yang dapat mendorong proses pembangunan ekonomi di IBT yang jauh lebih baik dibanding pada masa orde baru. Hanya saja, seperti di kawasan lainnya di indonesia, keberhasilan pembangunan ekonomi di IBT sangat ditentukan oleh kondisi internal yang ada, yakni berupa sejumlah keunggulan atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut.

1.    Keunggulan Wilayah Indonesia Bagian Timur

Keunggulan atau kekuatan yang dimiliki IBT terutama adalah sebagai berikut.

1.     Kekayaan sumber daya alam (SDA).

2.    Posisi geografis yang strategis.

3.    Potensi lahan pertanian yang cukup luar

4.    Potensi sumber daya manusia (SDM).

Sebenarnya dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki IBT tersebut di atas, kawasan ini sudah lama harus menjadi suatu wilayah di indonesia di mana masyarakatnya makmur dan memiliki sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur yang angat kuat. Namun, selama ini kekayaan tersebut di satu pihak tidak digunakan secara optimal dan di pihak lain kekayaan tersebut di exploited oleh “pihak luar” yang tidak memberi keuntungan ekonomi yang berarti bagi IBT itu sendiri.

2.   Kelemahan Wilayah Indonesia Bagian Timur

Disamping memiliki berbagai keunggulan di atas, IBT juga memiliki berbagai kelemahan yang membutuhkan sejumlah tindakan pembenahan dan perbaikan. Kalau tidak, kelemahan-kelemahan tersebut akan menciptakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Berbagai kelemahan dan kekurangan yang masih dimiliki IBT diantaranya adalah sebagai berikut.

1.     Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.

2.    Keterbatasan sarana infrastruktur.

3.    Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah.

4.    Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.

3.   Tantangan dan Peluang

Di samping pengaruh kondisi internal, pembangunan ekonomi di IBT juga mengahadapi berbagai macam tantangan, yang kalau dapat dihadapi/diantisipasi dengan persiapan yang baik bisa berubah menjadi sejumlah peluang besar. Salah satu peluang besar yang akan muncul di masa mendatang adalah akibat liberalisasi ini akan membuka peluang bagi IBT, seperti juga IBB, untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang ada di daerahnya masing-masing.

4.   Langkah-langkah yang Harus Dilakukan

Pada era otonomi daerah dan dalam menghadapi era perdagangan bebas nanti, IBT harus menerapkan suatu strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang mendorong pemanfaatan sebaik-baiknya semua keunggulan-keunggulan yang dimiliki kawasan tersebut tanpa eksploitasi yang berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Dalam new development paradigm ini, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan, diantaranya sebagai berikut.

a.    Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan secar merata di seluruh daerah di IBT. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di IBT.

b.    Pembangunan sarana infrastruktur juga harus merupakan prioritas utama, termasuk pembangunan sentra-sentra industri dan pelabuhan-pelabuhan laut dan udara di wilayah-wilayah di IBT yang berdasarkan nilai ekonomi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi entreport.

c.    Kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang ada harus dikembangkn seoptimal mungkin, di provinsi di IBT harus berspesialisasi dalam suatu kegiatan ekonomi yang sepenuhnya didasarkan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah/provinsi.

d.    Pembangunan ekonomi di IBT harus dimotori oleh industrialisasi yang dilandasi oleh keterkaitan produksi yang kuat antara sektor industri manufaktur dan sektor-sektor primer, yakni pertanian dan pertambangan.

Kebijakan Anti Kemiskinan : Strategi Dan Intervensi

Dan uraian di atas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, jenis pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta (dunia usaha dan masyarakat) mempunyai peranan besar dalam usaha menghilangkan/mengurangi kemiskinan di tanah air. Untuk maksud ini diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut :

1.      Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan.

2.      Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan antaranya. Sasaran atau tujuan tersebut dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak hingga saat ini sebagian besar wilayah indonesia masih daerah pedesaan dan sebagian besar penduduk indonesia bertempat tinggal dan bekerja di pedesaan. Demikian juga sebagian besar penduduk bekerja atau mempunyai sumber pendapatan di sektor pertanian. Di pihak lain, sumber utama kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan berasal dari pedesaan. Seperti yang dijelaskan dalam teori A.Lewis, pada awalnya penduduk di pedesaan lebih padat dari pada di perkotaan, yang membuat tingkat kemiskinan di pedesaan lenih tinggi dari pada perkotaan. Akibat ketimpang ini terjadilah migrasi dan urbanisasi, yang sebenarnya adalah perpindahan sebagian dari kemiskinan di pedesaan ke perkotaan.

Intervensi lainnya adalah manajemen lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Hal ini sangat penting karena hancurnya lingkungan dan “habisnya” SDA akan dengan sendirinya menjadi faktor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti juga sumber peningkatan kemiskinan.

Pembangunan transpotasi, komunikasi, energi dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya (stakeholders’ participation) dalam proses pembangunan, dan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial) juga merupakan intervensi jangka pendek yang sangat pendek.

Sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang penting adalah sebagai berikut .

1.      Pembangunan Sektor Swasta

Peranan aktif sektor ini sebagai motor utama penggerak ekonomi/sumber pertumbuhan dan penentu daya saing perekonomian nasional harus ditingkatkan.

2.      Kerjasama Regional

Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus indonesia sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kerja sama yang baik dalam segala hal, baik di bidang ekonomi, industri, dan perdagangan, maupun nonekonomi (seperti pembangunan sosial), bisa memperkeci kemungkinan meningkatnya gap antara provinsi-provinsi yang kaya dan provinsi-provinsi yang tidak punya (miskin) SDA.

3.      Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan Administrasi

Perbaikan manajemen pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan publik, termasuk juga sistem administrasinya, sangat membantu usaha untuk meningkatkan cost effectiveness dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai penyediaan/pembangunan/penyempurnaan fasilitas-fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, olah raga, dan lain-lain

4.      Desentralisasi

Tidak hanya desentralisasi fiskal, tetapi juga dalam penentuan strategi/kebijakam pembangunan ekonomi dan sosial daerah sangat membantu usaha pengurangan kemiskinan di dalam negeri. Desentralisasi seperti itu memberi suatu kesempatan besar bagi masyarakat daerah untuk aktif berperan dan dapat menentukan sendiri strategi atau pola pembagunan ekonomi dan sosial di daerah sesuai faktor-faktor keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah.

5.      Pendidikan dan Kesehatan

Tidak diragukan lagi, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota masyarakat di suat negara merupakan prakondisi bagi keberhasilan dari anti-poverty policy dari pemerintah negara tersebut. Oleh karena itu, penyediaan pendidikan (terutama dasar) dan pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab mutlak dari pemerintah di mana pun, baik di DCs maupun LDCs. Pihak swasta bisa membantu dalam penyediaan tersebut, tetapi tidak mengambilalih peranan pemerintah tersebut.

6.      Penyediaan Air Bersih dan Pembangunan Perkotaan

Sama seperti penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan, terutama pembangunan fasilitas-fasilitas umum/utama, seperti pemukiman/perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, fasilitas sanitasi dan transportasi, sekolah, kompleks olah raga, dan infrastruktur fisik (seperti jalan raya, waduk, listrik, dan sebagainya), merupakan intervensi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di perkotaan.

Upaya Memperkuat Rupiah

Rupiah tertekan di awal 2013 ini. Nilai tukar rupiah sudah melemah cukup besar di 2012 lalu, yang dalam persentasenya mencapai sekira enam persen. Kendati demikian, pada saat bersamaan, akhir tahun lalu cadangan devisa kita justru bertambah sekira USD2 miliar, sehingga menjadi USD112 miliar. Keadaan itu menggambarkan suatu anomali, selain anomali pergerakan kurs yang melemah pada saat penguatan ekonomi yang secara nyata sungguh-sungguh terjadi. Pergerakan nilai tukar rupiah mendekati batas psikologisnya beberapa waktu lalu, di mana kurs yang terjadi di pasar sudah mendekati Rp10 ribu per dolar Amerika Serikat (AS). Ini jelas suatu batas yang sangat riskan untuk dilampaui, karena pengalaman pahit di masa yang lalu yang membuat harga diri kita jatuh di mata internasional. Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI) mencoba untuk melakukan berbagai upaya agar nilai tukar rupiah tidak menjadi sedemikian terpuruk. Satu hal penting yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia adalah suatu pernyataan sikap bahwa BI tidak menghendaki pelemahan yang sedemikian, dan senantiasa bersikap aktif untuk menjaga agar nilai tukar tetap terjaga. Sikap ini semula tidak terbaca oleh pasar karena dalam salah satu kebijakannya untuk mengatasi defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia pernahmenyatakan pelemahan rupiah diperlukan untuk mengurangi defisit tersebut. Seperti pernah saya tulis di kolom ini, upaya meningkatkan ekspor dengan cara melemahkan rupiah adalah suatu hal yang sia-sia. Berbagai produk komoditas kita harganya ditentukan di pasar dunia. Indonesia hanyalah sebagai price taker. Jadi kalau kita lemahkan, mekanisme suplai dan permintaan akan terganggu karena produsen kita akan terus meningkatkan jumlah produksinya. Akibatnya harga dalam dolar

pun akan terus merosot. Sementara itu, ekspor barang industri kita sebagian besar juga menggunakan bahan baku impor. Ini berarti pelemahan nilai rupiah juga hanya sedikit sekali dampaknya terhadap ekspor jenis ini. Sementara itu, dampak yang pasti akan terjadi, dengan banyaknya bahan baku industri yang diimpor, maka akan terbangun imported inflation yang justru seharusnya dihindari oleh BI. Dari sisi lain, pelemahan nilai tukar yang terus-menerus akan menyebabkan munculnya insentif untuk menanamkan investasi kita dalam dolar. Ini berarti para eksportir enggan menukarkan dolarnya segera,sementara banyak permintaan muncul untuk pembelian dolar di mana uang dolar tersebut akan diinvestasikan di luar negeri. Jika rupiah menguat, mereka yang semula menanamkan uangnya dalam dolar akan tertarik untuk menukarkannya dalam rupiah, sebab investasi dalam dolar hasilnya sangat kecil sementara investasi dalam rupiah hasilnya masih lumayan tinggi. Dengan ditambah penguatan rupiah, keuntungan dari nilai tukar akan menambah hasil investasi dalam rupiah tersebut. Itulah sebabnya dalam keadaan rupiah menguat, akan semakin banyak investasi yang masuk ke Indonesia, baik dari para investor luar negeri maupun dari uang yang disimpan di luar negeri, tetapi dimiliki oleh para penduduk Indonesia. Dengan melihat keadaan seperti itu, penguatan nilai rupiah justru akan mengarah kepada masuknya dolar yang lebih besar, sehingga bukan tidak mungkin defisit transaksi berjalan akan tertutupi oleh surplus neraca modal. Dengan melihat latar belakang itu, sangat strategis bagi BI untuk menggiring kembali mata uang rupiah untuk terus menguat. Dan, itulah yang memang dilakukan oleh Bank Indonesia baru-baru ini.

BI melakukan kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk mengimbau BUMN tidak membeli dolar dari pasar, tetapi dari bank-bank (BUMN) yang di belakangnya didukung oleh Bank Indonesia. Sebetulnya ini merupakan suatu trik lama yang pernah dilakukan oleh BI pada 2005 lalu, tetapi ternyata masih lumayan berhasil. Bagaimanapun, terdapat suatu ketidakseimbangan struktural antara penerimaan devisa minyak dan pembelian dolar untuk impor BBM. Penerimaan devisa langsung diterima oleh Bank Indonesia, sementara impornya banyak dilakukan melalui pembelian dolar di pasar uang. Dengan melakukan pengaturan tadi, keseimbangan di pasar dolar migas menjadi lebih terjamin. Bank Indonesia juga cukup aktif memasok dolar ke pasar uang, sehingga akhirnya

pelemahan dolar menjadi tertahan. Jika semula transaksi riil yang terjadi di pasar mencapai hampir Rp10 ribu per dolarnya, minggu lalu transaksi jual-beli dolar sudah berada di bawah Rp9.800. Jika terjadi suatu gerakan pelemahan rupiah, serta-merta Bank Indonesia aktif memasok dolar untuk mengerem pergerakan tersebut. Bagaimanapun, pasar valuta asing Indonesia dewasa ini sudah mulai terbatas besarnya, sehingga pasokan dari BI sebesar USD100 juta-USD200 juta memiliki arti yang besar bagi pasar.Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berturutturut, suplai kumulatif di pasar menjadi lebih besar lagi. Suatu hal yang sangat membantu adalah tingkah laku dari investor global sendiri. Mereka tampaknya memiliki keyakinan Bank Indonesia tidak akan mungkin melepaskan nilai rupiah melampaui Rp10 ribu per dolar. Akibatnya pada waktu nilai rupiah sudah mendekati angka psikologis tersebut, mereka membanjiri pasar dengan pembelian saham dan obligasi sehingga pada akhirnya bursa saham kita menjadi menguat. Pada saat yang sama, nilai rupiah di pasar NDF (non deliverable forward) justru menguat melampaui pasar di dalam negeri. Pada saat dolar masih ditransaksikan Rp9.900 di dalam negeri, NDF sudah bergerak menguat menjadi di bawah Rp9.900. Ini berarti mereka sudah berhitung mengharapkan keuntungan ganda, yaitu dari saham dan obligasi yang sudah mereka beli terlebih dahulu, sementara keuntungan kedua adalah dari penguatan nilai tukar rupiah.Apa pun yang terjadi, yang penting fakta ini ikut memperkuat gerakan rupiah yang sedang digalang oleh Bank Indonesia. Dewasa ini nilai tukar rupiah sudah ditransaksikan di bawah Rp9.800. Merupakan suatu hal yang baik jika Bank Indonesia terus menjaga nilai tukar tersebut dengan arah menguat, sehingga pada akhirnya akan semakin banyak permintaan untuk menjual dolar daripada membeli dolar. Jika ini terjadi, (mudah-mudahan) tidak lama lagi Bank Indonesia dapat membeli dolar dari pasar kembali untuk memperkuat cadangan devisanya, sehingga pergerakan penguatan rupiah pun tidaklah terlalu berlebihan. Kita mengapresiasi apa yang selama ini telah berhasil dilakukan oleh Bank Indonesia. Saya yakin, keberhasilan yang sama juga akan terjadi lagi di waktu-waktu mendatang ini.

Neraca Pembayaran Luar Negeri

Selain perkembangan ekspor dan impor barang dan jasa, perkembangan saldo neraca lalu lintas modal juga sangat berpengaruh terhadap neraca pembayaran  (balance of payment atau BOP).

    BOP adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara dan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), yang biasanya dinyatakan dalam dolar AS. Oleh karena itu, BOP sangat berguna karena menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional suatu negara. Lembaga-lembaga keungan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan negara-negara donor juga menggunakan BOP sebagai salah satu indikator dalam mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan kepada suatu negara. Selain itu BOP juga merupakan salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negar di samping variabel-variabel ekonomi makro lainnya, seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik.

    BOP terdiri atas transaksi berjalan (yakni jumlah saldo dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transaksi sepihak), neraca lalu lintas modal, selisih yang belum diperhitungkan (error and omission atau e & o), dan neraca lalu lintas moneter. Kadang-kadang (tidak selalu), untuk menutupi defisit transaksi berjalan digunakan fasilitas khusus dari IMF (International Monetary Fund) yang disebut SDRs (special drawing right).

    Neraca lalu lintas modal (capital account) mencatat arus modal masuk dan keluar, baik modal jangka panjang maupun jangka pendek, yang terdiri atas modal pemerintahan neto dan lalu lintas modal swasta neto. Modal pemerintahan neto adalah selisih antara pinjaman baru didapat dari luar negeri dan pelunasan utang pokok dari pinjaman yang didapat pada periode sebelumnya. Lalu lintas modal swasta neto adalah selisih  antara dana investasi dan pinjaman swasta dari luar negeri dan pelunasan utang pokok swasta dan dana investasi ke luar negeri.

    Dana investasi terdiri atas dua macam, yaitu investasi langsung (jangka panjang) atau umum dikenal dengan sebutan penanaman modal asing (PMA) dan investasi tidak langsung ( jangka pendek) atau umum disebut portfolio investment.

    Berbeda dengan cara pencatatan pada transaksi berjalan, dalam neraca lalu lintas modal, arus modal masuk atau impor modal dianggap sebagai keuntungan bagi negara bersangkutan. Oleh sebab itu, dicatat sebagai transaksi kredit (positif). Sedangkan arus modal keluar (kerugian) dicatat sebagai transaksi debet (negatif).

    Neraca lalu lintas moneter (monetary account) adalah perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk ke dan keluar dari suatu negara dalam suatu periode tertentu yang dicatat oleh bank sentral (dalam kasus indonesia: bank indonesia). Sedangkan perubahan cadangan atau saldo devisa yang diperoleh dari penjumlahan saldo transaksi bejalan dan saldo neraca lalu lintas modal disebut reserve account. Selisih perhitungan antara reserve account dan neraca lalu lintas moneter disebut erors & omission (e & o).

   Karena overall balance harus 0, di dalam BOP, neraca lalu lintas moneter berfungsi sebagai pos pengimbang agar selisih antara reserve account dan e & o sama dengan 0. Di dalam monetary account tanda (+) berarti cadangan devisa berkurang dan tanda (-) artinya cadangan devisa bertambah.